Lampung Tengah- Program rural infrastructure support to program nasional pemberdayaan masyarakat (RIS-PNPM) tahun 2009 di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), setidaknya akan meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat  dalam penyusunan program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur kampung serta pengelolaannya, yang selama ini telah ada melalui program gerakan pembangunan beguwai jejamo wawai (Gerbang BJW).

            Pada kenyataannya, menurut Bahdan P Indrapati, Tim Monitoring RIS PNPM dan  BJW, program RIS PNPM belum menerapkan paradigma pembangunan yang dilaksanakan di Lamteng selama lima tahun terakhir, yakni pembangunan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Dengan kata lain pembangunan yang berbasis masyarakat didalam segala aspek kehidupan ini diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat.

            "Artinya, tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama ini bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan secara material tetapi diharapkan juga mampu menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas unggul, serta terbangunnya kembali rasa kebersamaan dan gotong royong," ujar Bahdan.

Pada awalnya, kata Bahdan, kita berharap dengan program RIS-PNPM ini akan semakin menumbuhkan kemandirian masyarakat, terutama dalam mengatasi permasalahan di kampung dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur serta pengelolaannya. Tetapi ternyata harapan tersebut belum bisa diterapkan dalam program RIS PNPM, pasalnya konsep keberhasilan kegiatannya masih terkesan pada indikator proyek yang hanya menghabiskan anggaran yang ada.

"Program pembangunan melalui RIS PNPM belum jelas standarnya. Artinya, tidak sedikit suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan belum menganut asas manfaat," tegasnya.

Di contohkannya, di Kecamatan Seputihmataram ada pembangunan talud yang cukup panjang tetapi bukan pada jaringan irigasi, sehingga keberadaan talud tersebut tidak memberikan banyak manfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Padahal dana untuk pembangunan tersebut mencapai Rp250 juta, bila dibangunkan talud pada jaringan irigasi akan sangat besar manfaatnya bagi peningkatan produksi pertanian masyarakat setempat.

Dana tersebut, lanjutnya, bila penerapannya menggunakan sistem yang dilaksanakan dalam program BJW tentunya akan mampu membangun berbagai jenis infrastruktur yang dibutuhkan kampung, bukan hanya untuk satu jenis kegiatan saja. Sebab indiktor pembangunan yang diterapkan dalam program BJW sangat jelas dan terukur, mulai dari jenis kegiatan yang ingin dikerjakan hingga volume yang  di capai. "Dalam program BJW, masyarakatlah yang mengelola anggaran dan menentukan jenis infrastruktur yang ingin dikerjakan sesuai hasil musyawarah, sehingga tidak ada kesan program kegiatan hanya sebatas menghabiskan anggaran sesuai pagu," katanya. (tbgs/pri)